APBDes Syarat Pencairan Dana Desa

By Admin Published on 07 Jun 2016.

Melawi, thetanjungpuratimes.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Melawi, Ivo Titus Mulyono mengatakan dana desa sudah tersedia di kas daerah.

Cuma, kata dia, untuk melakukan pencairan, pihak desa harus sudah selesai menyusun dan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai salah satu syaratnya.

“Sekarang dana desa sudah bisa diproses, yang penting mereka (pemerintah desa, red) telah selesai menyusun APBDesnya. Karena pekan lalu persyaratan pencairan dana desa sudah diantar langsung bersama dengan buku APBD Melawi ke pusat,” kata dia, ditemui di Emaus, Rabu (8/6).

Lebih lanjut, Ivo mengungkapkan, pencairan dana desa bahkan sudah bisa diproses pada pekan ini. Apalagi, kata dia, informasinya sudah banyak desa yang telah menyelesaikan pembahasan APBDes seperti di Kecamatan Nanga Pinoh dan Sokan.

“Masih ada juga sih yang belum selesai menyusun APBDes, tapi tidak banyak. Sekarang evaluasi APBDes juga tak harus di BPMPD, tapi cukup di Camat saja. Mungkin sedikit terhambat di Kecamatan Menukung karena Camatnya pensiun. Tapi kita akan segera tunjuk Plt camat,” terangnya.

Ia juga mengingatkan seluruh Kades untuk berkonsultasi dalam menyusun dan menggunakan dana desa. Konsultasi dapat dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari BPKP, Kejaksaan hingga Inspektorat Melawi.

“Biar tidak salah gunakan anggaran silahkan konsultasi. BPKP sudah berikan peluang, Kejari juga sudah bentuk TP4D, bisa juga konsultasi kesana. Kita di Kabupaten juga memiliki Inspektorat bila memang Kades ragu-ragu dalam mengelola dana desa ini,” sarannya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPD-Kesbangpol), Junaidi menambahkan, beberapa desa kini sudah mulai melakukan proses pencairan dana desa, sehingga nantinya seluruh gaji dan tunjangan aparatur desa terbayarkan.

“Begitu selesai evaluasi APBDes di Kecamatan, kami akan mengeluarkan surat boleh pencairan. Sudah banyak yang selesai. Karena dana juga sudah masuk dari pusat,” katanya.

Junaidi menerangkan, dana desa tahap pertama yang akan cair sebesar 60 persen, sementara untuk alokasi dana desa (ADD) cair sebesar 40 persen sesuai dengan Perbup. Persyaratan pencairan ini memang hanya ditekankan pada APBDes mengingat hampir seluruh desa sudah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“RPJMDes ini kan enam tahun sekali dibuatnya. Pelatihan yang dibuat hari ini (kemarin) untuk penyempurnaan RPJMDes, karena ada penambahan dana desa hingga sampai Rp 1 miliar per desa,” jelasnya.

Kabupaten Melawi mendapatkan dana desa sebesar Rp 105 miliar serta ADD dari APBD sebesar Rp 63 miliar. Setiap desa mendapat kurang lebih Rp 1 miliar. Menurut Junaidi, salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah bahwa APBDes harus dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

“Tidak bisa membuat sendiri kegiatan dan program. Harus ada usulan dari masyarakat. Maka peraturan desa tentang APBDes mereka harus ditandatangani bersama Kades dan ketua BPD,” tegasnya.

Menurut Junaidi, dengan cairnya dana desa, tunjangan Kades dan aparatur desa juga akan dicairkan seluruhnya, hingga bulan enam. Pencairan tunjangan Kades dan dana desa sedikit terhambat karena APBD Melawi yang terlambat dibahas.

(Edi/Dede)

http://thetanjungpuratimes.com/