SKDP Kabupaten Melawi Belum Tindaklanjuti 48 Persen Rekomendasi BPK Perwakilan Kalbar

By Admin Published on 19 Apr 2016.

PONTIANAK, SP - Masih ada 48 persen rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalbar, terhadap berbagai temuan dalam laporan keuangan Pemkab Melawi, belum ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Temuan sejak 2005 tersebut, sebagian besar merupakan permasalahan administratif, terutama menyangkut soal aset daerah. 

Menanggapi temuan BPK, Bupati Melawi, Panji sudah mengumpulkan seluruh kepala SKPD. Panji meminta agar dijadwalkan menindaklanjuti temuan BPK maupun Inspektorat yang sudah ada. 

“Kita minta jadwalkan secara kontinyu untuk tidak lanjut temuan, dan SKPD juga diminta melakukan kegiatan sesuai aturan. Setiap kegiatan harus di-backup dengan administrasi yang baik dan benar,” kata Panji, Selasa (19/4).
 

Panji berharap, ke depannya tak ada lagi temuan-temuan dalam laporan keuangan, dan temuan yang ada semakin menurun tiap tahun. 

Diakuinya, temuan tersebut mempengaruhi opini penilaian BPK, terhadap kinerja keuangan Pemkab Melawi. 

Menurutnya, bisa saja masalah itu terjadi karena keterbatasan kemampuan mengimbangi kegiatan dan administrasi, membuat ada temuan tersebut. 

Sebelumnya, Yakop Tangkin, Inspektur Kabupaten Melawi menjelaskan, sejauh ini baru 52 persen rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti. “Temuan-temuan ini, banyak sifatnya administrasi. Seperti ada aset yang diserahkan, tapi tidak ada sertifikat atau ada kelebihan bayar,” katanya. 

Ia mengungkapkan, temuan yang belum ditindaklanjuti, selain persoalan aset adalah kelebihan bayar pada sejumlah proyek, termasuk pembayaran gaji tenaga honor. 

Sementara untuk temuan dari berbagai proyek fisik, tidak terlalu banyak. “Aset ini yang banyak menjadi masalah, dan menjadi penghambat Melawi mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK,” kata Yakop. 

Seperti, ada aset pelimpahan dari Kabupaten Sintang, tapi tak disertai dengan sertifikat. Ada juga aset yang diklaim masyarakat. Yakop mengungkapkan, upaya sertifikasi terhadap aset Pemkab, kerap kali terhambat pada ketiadaan surat penyerahan lahan dari desa setempat. 

Sementara soal kelebihan pembayaran gaji honor, hal tersebut terjadi karena perbedaan besaran gaji dalam aturan Perbup dan APBD. “Dalam APBD diatur sebesar Rp 800 ribu, namun di Perbup ternyata masih Rp 700 ribu per bulan. Nah, selisihnya kalau dikali jumlah honorer, lumayan jumlah yang harus dikembalikan,” kata Yakop. 

Kini, Inspektorat Kabupaten Melawi akan menerapkan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) pada 2017.  

Tujuannya, agar setiap SKPD bisa mematuhi setiap peraturan dalam penyusunan anggaran. “Kita menerapkan 3E dan 1K. Yakni, ekonomis, efektif dan efisien serta kepatuhan terhadap aturan. SPIP ini menghindarkan SKPD melakukan korupsi anggaran,” katanya. 

Pemda Proaktif  
 
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK RI, Didi Budi Satrio di Pontianak menyatakan, hingga Februari 2016, BPK RI perwakilan Kalbar melaporkan 3.819 temuan dan 8.459 rekomendasi dari hasil pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari tahun 2004 sampai dengan semester II Tahun 2015.

Dari 8.459 rekomendasi yang telah diberikan BPK, sejumlah 5.818 atau 68,78 persen rekomendasi telah sesuai dengan tindak lanjut, sejumlah 2.164 atau 25,58 persen rekomendasi belum sesuai dengan tindak lanjut, dan sejumlah 443 atau 5,24 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Dia mengatakan, jumlah tersebut meningkat dari semester lalu sebanyak 178 rekomendasi atau sebesar 40,18 persen. Sedangkan sebanyak 32 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,39 persen, dimana nilai itu tidak berubah dari semester lalu. 


“Dari hasil rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran uang ke Kas Negara atau Daerah sebesar Rp215,31 miliar, meningkat sebesar 11,82 persen,” ujarnya.

BPK menyarankan kepada Pemerintah Daerah, agar berkomitmen dan secara proaktif melakukan monitoring/peran serta, dalam penyelesaian TLRHP dan Kerugian Negara/ Daerah. Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan komunikasi yang baik dan efektif dengan Pemeriksa BPK. 

Tidak Boros
 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengingatkan setiap pemerintah baik daerah di kabupaten/kota maupun provinsi, tidak boros dalam menggunakan anggaran, terlebih penggunaannya untuk hal yang tidak memiliki manfaat. 

"Lakukan penghematan mulai mengecilkan temperatur AC, lampu matikan juga saat pagi, pastikan setiap aparatur daerah memiliki kesadaran melakukan penghematan," ucapnya. 

Selain itu, ia juga meminta agar biaya belanja pegawai ditekan, karena memang jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini sudah cukup banyak. Pergunakan anggaran untuk hal yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas umum. 


Selain itu, ia pun menyampaikan agar para aparatur terus memperhatian pentingnya pendapatan asli daerah (PAD), retribusi, serta peran dari investor. 

Karena memang investor dikatakannya dapat meningkatkan pendapatan daerah, untuk itu pelayanan yang diberikan harus lebih optimal. 

"Jika aparatur tidak mampu pelayanan publik dengan baik, bagaimana mau mengajak investor menanamkan modal," ujarnya.(eko/ant/det/cnn/lis)   

http://www.suarapemredkalbar.com/