Tokoh Masyarakat Kecamatan Ella Hilir, Nanga Pinoh Tuntut Dana Desa Diaudit

By Admin Published on 05 Aug 2016.

NANGA PINOH, SP – Tokoh masyarakat Desa Sungai Labuk, Kecamatan Ella Hilir, Antonius Matung menuntut pengauditan penggunaan dana desa. Dia menganggap kepala desa setempat tidak transparan dalam pelaksanaan proyek fisik di lapangan. Menurutnya, kades sudah sering diberikan saran dan nasihat sampai teguran. 

Akan tetapi sampai sekarang pengelolaan dana desa khususnya di tahun 2015 tak pernah transparan. 
“Maka kami menuntut agar ada audit,” ujar pria yang juga menjabat sebagai tumenggung adat di Nanga Pinoh, Selasa (7/6). 

Dia mengungkapkan, warga kerap mempertanyakan pengelolaan dana serta sasaran program pembangunan fisik. Banyak pekerjaan tak sesuai ketentuan, contohnya realisasi pelaksanaan proyek fisik. 

Kemudian juga ada beberapa program fiktif. Seperti perjalanan dinas desa, contohnya pelaksanaan rapat-rapat yang dianggarkan namun tidak pernah dilaksanakan. “Kades di sini, sejak menjabat tidak pernah rapat resmi membahas pendapatan, belanja serta pembiayaan desa. Makanya kalau ini dibiarkan terus, kapan desa ini akan maju?” keluhnya. 

Dikatakan, pihaknya sudah dua kali menyurati Inspektorat Melawi dengan tembusan bupati dan DPRD yang isinya meminta pemkab mengaudit dana tahun 2015 di desa ini. Surat terakhir dikirimkan pada 22 Maret lalu.
Dia mengungkapkan, satu di antara pekerjaan fisik yang menjadi pertanyaan, adalah soal rehab kantor desa sebesar Rp 29 juta. Padahal kantor ini tak pernah digunakan karena belum selesai dibangun hingga kini. 

“Laporan ke kecamatan, sudah 100 persen selesai. Padahal hingga sekarang belum jadi. Ada juga pembangunan rumah adat desa yang bersumber dari bantuan provinsi tahun 2013, namun sampai sekarang tidak juga dibangun,” ungkapnya.

Seorang pendamping desa, Hutapiadi menyarankan agar pemerintah dapat mengaudit seluruh pembangunan fisik yang menggunakan dana tersebut. Ini dilakukan guna membangkitkan kepercayaan warga terhadap aparatur desa.   Sebab, sudah banyak kasus dalam pengelolaan yang memunculkan kecemburuan antara warga dengan pengelola dana. Hal ini karena tidak jelasnya penggunaan uang tersebut. 

Bila ada audit, nantinya akan diketahui, apakah kades sudah menggunakan dana secara tepat dan benar. “Kalau memang sudah benar, otomatis warga juga akan percaya dengan aparatur pengelola dana  ini,” katanya. Dia juga menekankan agar seluruh desa menyiapkan dokumen perencanaan desa baik RPJMDes, RKPDes hingga APBDes, di mana dalam proses pembahasannya melalui musyawarah desa yang difasilitasi BPD. 

Temuan dan Laporan

Inspektur Kabupaten Melawi, Yakop Tangkin kerap menerima laporan warga terkait pengelolaan dana desa tak sesuai ketentuan. Namun, temuan di lapangan, justru tidak ditemukan. Yang terjadi adalah mark up nilai belanja. 
“Kami juga kesulitan mengaudit penggunaannya, karena laporan yang disusun masih belum benar. Bahkan tak jarang ada realisasi pembangunan yang ada di desa ternyata berbeda dengan rencananya di dalam APBDes,” terangnya.

Yakop mengutarakan berbagai penyebab hal ini. Selain karena rendahnya SDM, kades juga baru mendapat pelatihan sekitar bulan Agustus 2015. Sementara dana desa sudah dicairkan selama tiga termin sebelum Agustus. “Kelemahan berikutnya, adalah camat tidak ikut verifikasi SPJ. Persoalannya camat juga tidak didukung dengan anggaran,” katanya. 

Setidaknya ada 169 desa, yang tidak diperiksa laporan penggunaan dananya secara menyeluruh. Inspektorat hanya mengecek sampling. Setiap auditor memanggil seluruh kades dan melihat laporan.
  “Kalau ada yang terlihat bermasalah, baru auditor turun ke lapangan. Karena kita juga memiliki keterbatasan tenaga. Sekarang yang ada hanya ada 20 personel saja,” katanya. (eko/and)

  http://www.suarapemredkalbar.com/