Sejarah Kab. Melawi


Kabupaten Melawi merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk dari pemekaran Kabupaten Sintang sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135/1213/SJ tanggal 21 Mei 2004 Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan 13 (tiga belas) Undang-undang tentang pembentukan 24 (dua puluh empat) Kabupaten, di mana Kabupaten Melawi merupakan salah satu dari 24 Kabupaten baru yang dibentuk oleh Pemerintah.

 

Dasar Pembentukan Kabupaten Melawi adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat. Peresmian Kabupaten Melawi bersama-sama 23 (dua puluh tiga) Kabupaten lainnya dan 13 (tiga belas) Propinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 di Jakarta.

 

Dilihat dari Struktur Organisasi yang dibentuk sesuai dengan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/560/M.PAN/3/2004 tanggal 24 Maret 2004 serta persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/841/SJ tanggal 6 April 2003, Kabupaten Melawi memiliki 3 lembaga teknis daerah yang terdiri dari :

1.      Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

2.      Badan Pengawasan Daerah

3.   Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Serta 2 Kantor yang terdiri dari :

a.     Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

b.     Kecamatan yang terdiri 7 Kecamatan

 

Seiring dengan perjalanan waktu, berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Penetapan Peraturan daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tanggal 3 Oktober 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi dilaksanakan setelah melakukan Evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain Kewenangan, Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Luas Wilayah Kerja, Jumlah Penduduk dan Kondisi Geografis. Berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik (Good Local Governance). 

 

Peranan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi kepada Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sesuai Peraturan Bupati Melawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan Daerah di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya. Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :

 

a.      Inspektur

b.      Sekretariat

c.      Inspektur Pembantu Wilayah I

d.      Inspektur Pembantu Wilayah II

e.      Inspektur Pembantu Wilayah III

f.       Kelompok Jabatan Fungsional

 

Contact us

Jalan Provinsi Kota Baru Km 7, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat 79672

Tel.: (0568) 2020107
Fax: (0568) 2020107

inspektorat_melawi@yahoo.com