Tupoksi Inspektorat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA

                            KERJA  INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI.

 

BAB 1`

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DALAM  PERATURAN BUPATI INI YANG DIMAKSUDKAN DENGAN:

a.       .Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.      Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c.       Daerah adalah Kabupaten Melawi.

d.      Bupati adalah Bupati Melawi.

e.      Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatun Republik Indonesia.

f.        Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Melawi.

g.       Inspektorat  selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Melawi.

h.      Inspektur adalah inspektur Kabupaten Melawi.

i.         Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan / atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan / atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

j.        Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k.       Pengawasan Fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga / Badab / Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.

l.         Pemeriksaan adalah pengujian atas kehidupan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.

m.    Pengujian adalah kegiatan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran,

Mutu, jumlah, dokumen dan / atau barang dengan criteria yang seharusnya.

n.      Penilaian adalah kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkay keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

o.      Pengutusan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindakan pidana.

p.      Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi pemerintahan.

 

 

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatuan

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Inspektorat  mempunyai  tugas  melaksanaksan  kewenangan  urusan  daerah  di  bidang  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahaan Kabupaten yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

 

Pasal 3

Untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksut  Pasal 2  Peraturan  Bupati  ini,  Inspektorat  mempunyai  fungsi:

a.       Penyusunan program dan pengendalian di bidang pengawasan;

b.      Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tugas pokok dan aparatur, pendapatan dan kekayaan serta belanja;

c.       Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan  kabupaten, tugas dekonsentrasi dan pembantuan;

d.      Pegujian dan penilaian atas kebenaran berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas satuan kerja perangkat daerah kabupaten;

e.      Pegusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan mengenai hambatan, penyimpangan atau penyalah gunaan wewenang, tugas dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah kabupaten;

f.        Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi degan aparat penegak hukum terhadap tindaklanjut hasil temuan dan penyimpangan;

g.       Pembinaan tenanga fungsional pengawasan;

h.      Penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dibidang pengawasan;

i.         Pengelolaan administrasi organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan serta asset lingkungan kerjanya;

j.        Pelaksanaan tugas lain dibidang pengawasan yang diserahkan oleh bupai;

 

 

Bagian kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

 

1)      Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari

a.       Inspektorat;

b.      Seketaris;

c.       Inspektur Pembantu Wilayah I;

d.      Inspektur Pembantu Wilayah II;

e.      Inspektur Pembantu Wilayah II;

f.        Kelompok jabatan fungsional;

 

 

2)      Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Bagian Ketiga

Inspektur

Pasal 5

Inspektur sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Huruf  a  Peraturan bupati ini, adalah unsur pimpinan   yang  mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Inspektorat berdasarkan kebijakan bupati dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

 

 

 

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 6

 

1)      Seketariat Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf   b  Peraturan bupati ini, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, umum, perlengkapan, evaluasa dan pelaporan serta rumah tangga Inspektorat dan pelayanan administrative.

2)      Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  pasal ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat.

 

 

Pasal 7

 Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pasal 6 ayat  (1)  peraturan Daerah ini, secretariat  mempunyai fungsi  :

a.       Penyusunan program kerja di secretariat;

b.      Pengkoordinasikan, penyelarasan  dan  kompilasi  program kerja bidang-bidang serta pelaksanaan penatausahaan keuangan secara terpadu;

c.       Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana Inspektorat;

d.      Pelaksanaan urusan kesekretariatan, perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat;

e.      Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Inspektorat;

f.        Pelaksanaan tugas lain dibidang  kesekretariatan yang di serahkan Inspektorat.

 

Pasal 8

1)      Secretariat  sebagaimana  dimaksud pasal 6 ayat  (1)  Peraturan Bupati ini membawahi :

a.       Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b.      Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

c.       Sub Bagian Administrasi dan Umum;

2)      Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat  (1)  pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada sekretaris Inspektorat.

 

 

Pasal 9

1)      Sub Bagian perencanaan dan keuangan sebagai mana dimaksud dalam pasal  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas pengkoordinasian, mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuanagan Inspektorat;

2)      Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat  (1)  pasal ini, Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

a.       Penyusunan program kerja di Sub bagian perencanaan dan keuangan;

b.      Pelaksanaan koordinasi penyelarasan dan kompilasi perencanaan dan keuangan inspektorat;

c.       Penyelenggaraan penatausahaan  perencanaan dan keuangan inspektorat;

d.      Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan keuangan inspektorat;

e.      Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas perencanaan dan keuangan;

f.        Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsnya;

g.       Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan keuangan yang diserahkan oleh sekretaris inspektorat.

 

Pasal 10

1)      Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pasal  8  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas koordinasi mengumpul dan mengolah bahan evaluasi dan pelaporan serta aset Inspektorat dan menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat dan juga Budaya Kerja.

2)      Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  ayat  (1)  pasal ini, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a.       Penyusunan program kerja di sub bagian evaluasi dan laporan;

b.      Penyelengaraan administerasi evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;

c.       Pelaksanaan pembinaan pelaporan organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat;

d.      Penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan perhitungan aset Inspektorat;

e.      Penyusunan bahan laporan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan laporan;

f.        Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;

g.       Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

h.      Pelaksanaan tugas lain di bidang evaluasi dan pelaporan yang diserahkan oleh sekretaris Inspektorat.

 

 

 

Pasal 11

1)      Sub Bagian Administerasi dan Umum sebagaimana dimaksud Pasal  8  ayat  (1)  huruf  c  Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas koordinasi mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi, umum dan perlengkapan serta aset Inspektorat dan menyiapkan bahan laporan tindak lanjud hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

2)      Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat  (1)  pasal ini, Sub Bagian Adminitrasi dan Umum mempunyai fungsi;

a.       Penyusunan program kerja di Sub bagian administrasi dan umum;

b.      Penyelenggaraan administerasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

c.       Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat;

d.      Penyelenggaraan administerasi perlengkapan dan perhitungan aset  Inspektorat;

e.      Penyusunan bahan pelaksanaan tugas dibidang administerasi dan umum;

f.        Penyiapan bahan administrasi tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;

g.       Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsional;

h.      Pelaksanaan tugas lain di bidang administrasi dan umum yang diserahkan oleh sekretaris Inspektorat.

 

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 12

1)      Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud Pasal  4  ayat  (1)  hruf  c  Peraturan Bupati ini mempunyai tugas pokok membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasa antara lain satuan kerja terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Pelaksanaan Peyuluhan Pertanian,  Perternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pagan, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Satuan Polisi Pamong Peraja, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, Kantor  Camat Nagapinoh, Kantor Camat Belimbing dan Kantor Camat Belimbing Hulu serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Unit Pelaksanaan, Teknis Badan dan Desa / Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh, Kecamatan  Belimbing dan Kecamatan Belimbing Hulu.

2)      Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud ayat  (1)  pasal ini oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Ispektur.

 

 

 

Pasal 13

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal  12  ayat  (1)  Peraturan Bupati ini Inspektur Wilayah I mempunyai fungsi :

a.       Penyusunan program kerja di bidang Inspektur Pembantu Wilayah I;

b.      Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, di bidang pengawasan di wilayah I;

c.       Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pengawasan di wilayah I;

d.      Penyelenggaraan fasilitas, koordinasi pegawasan pada semua satuan kerja perangkat daerah kabupaten di wilayah I;

e.      Pengendalian kegiatan pengawasan di wilayah I;

f.        Pengadilan evaluasi dan pelaporan tindak lanjut terhadap pelaksanaan tugas di wilayah I;

g.       Pelaksanaan tugas lain di Inspektur Pembantu Wilayah I yang di serahkan oleh Inspektur.

 

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 14

 

1)      Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai mana dimaksud Pasal  4  ayat  (1)  huruf  d Peraturan Bupati ini mempunyai tugas pokok membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan antara lain satuan kerja / instansi terdiri dari : Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda, Olaraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebersihan, Pemadam kebakaran dan Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah desa, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perusahaan Air Minum, Kantor Camat Sayan, Kantor Camat Tanah Pinoh, Kantor Camat Sokan, dan Kantor Camat Tanah Pinoh Barat serta Unit Pelaksana teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis badan dan Desa / Kelurahan yang berda di wilayah Kecamatan Sayan, Kecamatan Tanah Pinoh, Kecamatan Sokan dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat.

2)      Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana di maksud ayat  (1)  Pasal ini dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

 

Pasal 15

 

Untuk melaksanankan tugas sebagai mana dimaksud pasal  14  ayat  (1)  peraturan bupati ini Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

a.       Penyusunan program kerja di bidang Inspektur Pembantu Wilayah II;

b.      Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Wilayah II;

c.       Peyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan di Wilayah II;

d.      Penyelenggaraan fasilitas, koordinasi pengawasan pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Wilayah II;

e.      Pengendalian Kegiatan pengawasan di Wilayah II;

f.        Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tindak lanjut terhadap pelaksanaan tugas di Wilayah II;

g.       Pelaksanaan tugas lain di Inspektur Wilayah II yang di serahkan oleh Inspektur;

 

Bagian ketujuh

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

 

1)      Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana di maksud Pasal  4  ayat  (1)  huruf  e  Peraturan Bupati ini mempuyai tugas pokok membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan antara lain satuan kerja / istansi terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Pewakilan Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Dinas kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kantor Camat Menukung, Kantor Camat Ella Hilir, Kecamatan Pinoh Utara dan Kantor Camat Pinoh Selatan Serta Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Desa / Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Menukung, Kecamatan Ella Hilir, Kecamatan Pinoh Selatan dan Kecamatan Pinoh Utara.

2)      Ispektur Pembantu Wilayah III sebagai mana di masud ayat  (1)  Pasal ini dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Inspektur.

 

 

Pasal 17

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal  16  Ayat  (1)  Peraturan Bupati ini Inspektur Pembantu Wilayah III  mempunyai fungsi :

a.       Penyusunan  Perogram  Kerja  di  bidang Inspektur Pembantu Wilayah III;

b.      Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, dibidang Pengawasan di Wilayah III;

c.       Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, dibidang evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan di bidang pengawasan di Wilayah III;

d.      Penyelengaraan fasilitas, koordinasi pengawasan pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Wilayah III;

e.      Pengendalian kegiatan pengawasan di Wilayah III;

f.        Pelaksanaan evaluasai dan pelaporan tindak lanjut terhadap pelaksanaan tugas di Wilayah III;

g.       Pelaksanaan tugas lain di Inspektur Pembantu Wilayah III yang diserahkan oleh Inspektur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

Jalan Provinsi Kota Baru Km 7, Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat 79672

Tel.: (0568) 2020107
Fax: (0568) 2020107

inspektorat_melawi@yahoo.com